MAKALAH
KOMUNIKASI BISNIS
“MENGELOLA
KOMUNIKASI PUBLIC RELATIONS”
Disusun
oleh:
1.
Erika Maharani (H0712068)
2.
Farah Azizah (H0712077)
3.
Febi
Sugiyanto (H0712079)
4.
Felicitas F (H0712081)
5.
Hanif M (H0712089)
6.
Herjuna PW (H0712094)
7.
Herlambang HP (H0712095)
8.
Hermawan (H0712096)
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2014
“MENGELOLA KOMUNIKASI PUBLIC
RELATIONS”
A.
Pengertian Public Relations
Public relation atau Humas adalah
usaha yang direncanakan secara terus-menerus dengan sengaja, guna membangun dan
mempertahankan pengertian timbal balik antara organisasi dan masyarakatnya.
Pendapat ini menunjukkan bahwa public relation dianggap sebuah proses atau
aktivitas yang bertujuan untuk menjalin komunikasi antara organisasi dan pihak
luar organisasi (Coulson-Thomas, 2002). Ada juga yang berpendapat public
relation adalah profesi yang mengurusi hubungan antara suatu perusahaan dan
publiknya yang menentukan hidup perusahaan itu (Widjaja,2001).
Suatu institusi atau
perusahaan komunikasi sangat penting sebagai sarana dalam menjalin hubungan
dengan pihak intern maupun ekstern. berhasil ataa gagalnya suatu institusi /
perusahaan sangat tergantung pada bagaimana cara membina hubungan yang baik
dengan sesama rekan kerja dan pihak luar yang terkait dalam proses perkembangan
institusi ataupun perusahaan tersebut sehingga tercipta citra yang baik dimata
pihak intern dan ekstern perusahaan. Dalam hal ini peran public relations sebagaimana
pengertiannya menurut J.C. Seidel, “Public Relation adalah proses kontinu dari
usaha-usaha manajemen untuk memperoleh itikad baik dan pengertian dari
pelanggan, pegawai, dan publik yang lebih luas: ke dalam mengadakan analisis,
ke luar–memberikan pernyataan-pernyataan.”
Sangat diperlukan dalam meningkatkan profesionalisme dan
produktifitas kerja agar dapat memberikan sumbangan yang positif terhadap
perusahaan. Oleh karena itu diperlukan pengefektifan public relations dalam
menjalankan fungsi-fungsinya public relations yang memiliki peran yang sangat
besar dalam perkembangan perusahaan. Pada intinya pubilc relations merupakan
kegiatan menjaga hubungan baik dengan intern maupun ekstern lembaga atau
institusi, juga termasuk didalamnya membangun hubungan baik dengan pihak
ekstern pemerintah.
B.
Pengertian
Pemerintahan
Pemerintah secara Ilmiah di artikan dalam beberapa defiisi seperti,
pemerintah adalah lembaga atau badan public yang mempunyai fungsi dan tujuan
negara. Ada juga yang mendefinisikan sebagai kumpulan orang-orang yang
mempunyai kewenangan untuk megatur atau melaksanakan koordinasi
pemerintah serta pembangunan masyarakat di lembaga-lembaga dimana mereka di
tempatkan. Dalam public relations menjaga hubungan baik dengan pihak
intren perusahaan memang sangat di perlukan akan tetapi itu saja tidak cukup
karena harus di imbangi dengan menjaga hubungan baik dengan pihak ekstern
seperti pemerinah juga di perlukan untuk kelangsungan perusahaan.
Kegiatan Eksternal Public Relations ini
ditujukan untuk publik eksternal organisasi/perusahaan, yaitu keseluruhan
elemen yang berada di luar perusahaan yang tidak berkaitan secara langsung
dengan perusahaan, seperti masyarakat sekitar perusahaan, pers, pemerintah,
konsumen, pesaing dan lain sebagainya. Melalui kegiatan eksternal ini,
diharapkan dapat menciptakan kedekatan dan kepercayaan publik eksternal kepada
perusahaan. Dengan begitu maka akan tercipta hubungan yang harmonis antara
organisasi/ perusahaan dengan publik eksternalnya, sehingga dapat menimbulkan
citra baik atas perusahaan dimata publiknya.
C.
Eksternal
Public Relations
Publik Eksternal adalah public yang berada
di luar organisasi/instansi/perusahaan yang harus diberikan
penerangan/informasi untuk dapat membina hubungan baik. Sama juga halnya dengan
public internal maka public eksternal juga menyesuaikan diri dengan bentuk atau
sifat, jenis dan karakter dari organisasi yang bersangkutan. Dengan demikian
maka yang menjadi public kesternal suatu organisasi akan berbeda dengan
organisasi lainnya. Hubungan dengan publik diluar perusahaan merupakan
keharusan yang mutlak. Karena perusahaan tidak mungkin berdiri sendiri tanpa
bekerja sama dengan perusahaan yang lain. Karena itu perusahaan harus
menciptakan hubungan yang harmonis dengan publik-publik khususnya dan
masyarakat umumnya.
Salah satunya dengan melakukan komunikasi dengan
publik ekstern secara informatif dan persuasif. Informasi yang disampaikan
hendaknya jujur, teliti dan sempurna berdasarkan fakta yang sebenarnya. Secara
persuasif, komunikasi dapat dilakukan atas dasar membangkitkan perhatian
komunikan (publik) sehingga timbul rasa tertarik. Masalah yang perlu dipecahkan
dalam kegiatan external public relations meliputi bagaimana
memperluas pasar bagi produksinya, memperkenalkan produksinya kepada
masyarakat, mendapatkan penghargaan dan penerimaan dari publik maupun
masyarakat, memelihara hubungan baik dengan pemerintah, mengetahui sikap dan
pendapat publik terhadap perusahaan, memelihara hubungan baik dengan pers dan
para opinion leader, memelihara hubungan baik dengan publik dan
para pemasok yang berhubungan dengan operasional perusahaan dan mencapai rasa
simpatik dan kepercayaan dari publik dalam masyarakat.
Publik eksternal
dan bentuk hubungan eksternal perusahaan :
1.
Publik
Eksternal suatu Perusahaan
a.
Publik
Pers (Press Public)
b.
Publik
Pemerintahan (Government Public)
c.
Publik
Masyarakat Sekitar (Community Public)
d.
Publik
Rekanan/Pemasok (Supplier Public)
e.
Publik
Pelanggan (Costumer Public)
f.
Publik
Konsumen (Consumer Public)
g.
Publik
Bidang Pendidikan (Educational Public)
h.
Publik
Umum (General Public)
2.
Hubungan
Eksternal suatu Perusahaan
Adanya public eksternal dalam lingkup
kegiatan PR tersebut memberikan konsekuensi pada berbagai hubungan bagi
masing-masing public eksternal. Sifat hubungannya disebut hubungan eksternal
(Eksternal Relations).
D.
Hubungan Public Relation dengan Pemerintah
Hubungan Public Relations dengan pemerintah atau yang biasa disebut Goverment Relations.
Goverment Relations adalah seni berhubungan dengan berbagai lembaga penentu
kebijakan (eksekutif, legislatif) yang mempengaruhi perusahaan pada level
lokal, nasional maupun internasional. Hubungan yang baik dengan pemerintah bisa
memudahkan perusahaan dalam menyesuaikan kebijakan yang akan diambil dengan
kebijakan-kebijakan pemerintah, sehingga kebijakan tersebut terwujud sesuai dengan
aturan pemerintah dan tidak melanggar hukum.
Frazier Moeore memberikan asumsi tentang government relations
sebagai berikut:
1.
Pemerintah dengan
undang-undangnya, bisa melakukan banyak pembatasan bagi sebuah perusahaan.
2.
Hampir di setiap jalan bisnis dipengaruhi
pemerintah yang menetapkan dan memaksakan peraturan bisnis serta menentukan
iklim dimana bisnis harus berfungsi.
Government relations ditujukan untuk dapat memperlancar jalannya
operasional perusahaan karena pemerintah adalah pihak yang berkuasa yang dapat
memperlancar tetapi juga dapat memperlambat proses bisnis. Oleh sebab itu
government relationts perlu dilakukan untuk membangun hubungan yang baik dengan
pemerintah. Karena hubungan dengan pemerintah memiliki tiga fungsi penting,
yaitu:
1.
Fungsi prediksi (predictable)
Fungsi ini digunakan untuk memprediksi tentang kebijakan-kebijakan
pemerintah yang berhubungan dengan perusahaan.
2.
Accountable (penghitungan)
Kondisi dimana suatu perusahaan harus memperhitungkan apa saja yang
harus dipertanggung-jawabkan seperti kebijakan perusahaan mengenai pajak,
insentif, perburuhan dan masih banyak lagi.
3.
Legislatif
Fungsi ini terkait dengan peraturan perundang-undangan. Pendekatan
terhadap eksekutif dan legislatif sangat penting agar kebijakan pemerintah dan
perundang-undangan dapat menjamin masa depan perusahaan.
Selain itu Government relations juga memiliki tugas penting untuk:
1.
Menggali data dari pemerintah
2.
Monitoring dan interpretasi
langkah-langkah pemerintah
3.
Menyampaikan feed back dari
perusahaan atas berbagai kebijakan pemerintah
4.
Membangun posisi perusahaan
5.
Mendukung pemasaran.
E.
Peran Public Relations Dalam
Pemerintah
Government relations hubungan PR tidak lepas dari lobby dan
negosiasi yang merupakan peranan dari PR itu sendiri. Lobby merupakan kegiatan
yang dilakukan secara informal untuk mendekati pemerintah atau bisa juga suatu
upaya pendekatan yang dilakukan oleh satu pihak yang memiliki kepentingan
tertentu untuk memperoleh dukungan dari lain yang dianggap memiliki pengaruh
atau wewenang dalam upaya pencapaian tujuan yang ingin dicapai, sedangkan negosiasi merupakan
kegiatan perundingan atau Proses tawar menawar dengan cara berunding
untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan antara satu pihak
(kelompok atau organisasi) dan pihak yang lain (kelompok atau organisasi).
Lobby-lobby dalam government relations dilakukan dalam bentuk:
1.
Lobby langsung (konvensional)
2.
Grass Roots Lobbying :
Melibatkan masyarakat atau massa untuk melakukan proses lobbying. Contohnya:
memberikan argumen bahwa perusahaan ini memiliki kepentingan dengan public
3.
Political Action Committes
(PACs) : Melibatkan masyarakat namun dengan konsep yang formal dan adanya
kemungkinan unsur politik.
Bentuk-bentuk lobby atau negosiasi dalam pelaksanaannya juga harus
diimbangi dengan pengetahuan mengenai strategi, modal dan karakteristik lobby
atau negosiasi itu sendiri. Beberapa hal penting yang harus diingat dalam peranan Public
Relations dan ruang lingkup PR dalam goverment, yaitu;
1.
Negosiasi adalah perundingan
dua pihak yang saling berselisih.
2.
Negosiasi dan lobby punya
tujuan yang sama yaitu mencapai kesepakatan.
3.
Lobby merupakan awal negosiasi.
4.
Negosiasi merupakan lobby yang
diformalkan.
Menurut French dan Raven et al (1967) Modal Lobby dan Negosiasi dapat di peroleh dari:
1.
Otoritas
2.
Informasi dan keahlian
3.
Kontrol terhadap penghargaan
4.
Kekuatan memaksa dengan
kekerasan
5.
Aliansi dan jaringan
6.
Akses terhadap dan kontrol terhadap agenda
7.
Mengendalikan tujuan dan
simbol-simbol
8.
Kekuatan Personal
DAFTAR PUSTAKA
A W Widjaja 2001.
Komunikasi dan Hubungan Masyarakat. Bumi Aksara. Jakarta.
French J and Raven B 1967. The basis of social
power in D. Cartwright and A. Zander (eds.), Group
http://chajourze.blogspot.com/2012/12/government-relations-hubungan-eksternal.html
Baca Selengkapnya......